Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes mengenjot percepatan program pembangunan. Menurut Bupati Brebes, Paramitha Widya Kusuma seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) wajib bergerak disiplin, cepat, dan tepat sasaran, mengingat tidak ada lagi ruang untuk keterlambatan dalam eksekusi kegiatan.
Hal tersebu ditekankan saat rapat Koordinasi Pengendalian Operasional Kegiatan (Rakor POK) sebagai langkah strategis dalam mengevaluasi kinerja akhir Triwulan III dan menyongsong Triwulan IV Tahun Anggaran 2025.
Realisasi APBD Belum Mencapai Target
Berdasarkan data yang dipaparkan dalam Rakor, Bupati menyoroti capaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dinilai masih jauh dari target maksimal. Tercatat, pendapatan daerah baru mencapai Rp3,060 triliun atau setara 84,3 persen dari total target Rp3,631 triliun.
Sementara itu, dari sisi pengeluaran, realisasi belanja daerah baru menyentuh angka 72,2 persen atau Rp2,745 triliun dari pagu anggaran sebesar Rp3,804 triliun.
Menyikapi data tersebut, Bupati menegaskan bahwa percepatan penyerapan anggaran kini menjadi prioritas mutlak demi kesejahteraan warga.
“Setiap rupiah harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk manfaat nyata,” kata Mitha, di Aula Lantai 6 Kantor Pemerintahan Terpadu Brebes pada Senin (1/12/2025).
Evaluasi Sembilan Program Unggulan
Rakor POK ini juga menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sembilan program unggulan Kabupaten Brebes. Program-program strategis tersebut meliputi:
- Beresi Dalan (Perbaikan Infrastruktur Jalan)
- Digitalisasi Adminduk Wardoyo (Wareg Sedoyo)
- Beresi Sampah (Penanganan Kebersihan)
- Satu Keluarga Satu Sarjana
- Brebes Festival & Lestari Budayaku
- Jaga Harga Bawang
- Layanan Kesehatan Nakes Door to Door
Mitha mengingatkan jajarannya bahwa program-program tersebut tidak boleh berhenti sebatas slogan, melainkan harus memberikan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat luas.
Sementara itu, Wakil Bupati Brebes, Wurja, memberikan penekanan khusus kepada seluruh jajaran pelayan publik, mulai dari Kepala OPD, Direktur Rumah Sakit, Camat, hingga Kepala Puskesmas. Ia menginstruksikan agar seluruh aparat proaktif dalam merespons keluhan masyarakat.
Wurja menegaskan pentingnya mitigasi masalah sejak dini dalam pelayanan publik. Ia meminta jajaran birokrasi untuk bekerja responsif dan “Jangan Tunggu Sampai Viral” baru bertindak menangani aspirasi warga. (redaksi)
