Pemerintah pusat telah mengambil langkah tegas untuk mengatasi bencana rob di Pesisir Jawa Tengah dengan menerima usulan pembangunan tanggul laut raksasa di Teluk Semarang.
Wakil Gubernur (Wagub) Jateng, Taj Yasin, mengonfirmasi bahwa usulan skema hybrid sea wall untuk Kabupaten Demak hingga Jepara telah diterima oleh Badan Otorita Pengelola Pantai Utara (Pantura) Jawa.
Namun, mega proyek yang diprioritaskan di Teluk Semarang (meliputi Kendal, Kota Semarang, dan Demak) ini tidak hanya fokus pada solusi teknis, tetapi juga mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem dan dampak sosial.
Wakil Ketua II Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa, Suhajar Diantoro, mengungkapkan keinginan pihaknya untuk menggunakan keberagaman metode dalam pembangunan tanggul raksasa ini.
Metode Pembangunan dan Dampaknya:
-
Beton Penuh (Full Beton): Akan digunakan di area yang sangat kritis, menawarkan perlindungan struktural maksimal.
-
Penguatan Ekosistem: Di area di mana hutan mangrove (bakau) masih kuat, fokusnya adalah pada penguatan mangrove sebagai benteng alami.
-
Tanggul Pantai Biasa: Di beberapa bagian tertentu, mungkin cukup dengan pembangunan tanggul pantai standar.
Suhajar Diantoro menyatakan, “Yang mangrovenya masih kuat, maka akan dilakukan penguatan terhadap mangrovenya. Pada bagian-bagian tertentu, mungkin cukup (penguatan) tanggul pantai.”
Pembangunan tanggul laut secara keseluruhan di Pantura Jawa membutuhkan komitmen waktu hingga 20-30 tahun, dengan prioritas Teluk Semarang ditargetkan selesai dalam 8 tahun. Kesiapan teknis tengah dikebut; survei di Teluk Semarang sudah mencapai 70% lebih.
Pekerjaan konsultan, yang dimulai Januari 2026, akan memakan waktu 6 bulan untuk merancang desain dan yang paling penting, menghitung dampak-dampak sosialnya sebelum ground breaking dijadwalkan pada September 2026.
Dengan skema hybrid ini, pemerintah mencoba menyeimbangkan perlindungan infrastruktur dengan menjaga kelangsungan alam di pesisir Jawa. (redaksi)
